Perbedaan Sistem Informasi di Indonesia dan Dunia

Persaingan merupakan kunci penentu keberhasilan sebuah organisasi bisnis. Strategi persaingan yang diterapkan oleh bisnis/industri mampu memberikan keunggulan organisasi, dengan memperhatikan faktor biaya, mutu dan kecepatan proses. Keunggulan kompetitif akan membawa organisasi pada kemampuan mengendalikan pasar dan meraih keuntungan usaha. Strategi bisnis menjadi pusat yang mengendalikan strategi organisasi dan strategi informasi. Perubahan pada salah satu strategi membutuhkan penyesuaian, agar tetap setimbang.

Hubungan antara strategi kompetitif perusahaan dan manfaat penggunaan sistem informasi dikembangkan melalui beberapa lapisan, mulai dari perencanaan, analisa dan perancangan. Sejalan dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan bisnis, maka pemisahan antara teknologi informasi dan strategi kompetitif perusahaan semakin tidak terlihat. Hal ini karena seluruh strategi kompetitif dunia harus memiliki teknologi informasi

A. Penerapan sistem informasi di dunia dan indonesia

Banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem infor­masi. Tak hanya di negara-negara maju, di Indonesia pun sistem infor­masi telah banyak diterapkan di mana-mana, seperti di kantor, di pasar swalayan, di bandara, dan bahkan di rumah ketika pemakai bercengkerama dengan dunia Internet. Entah disadari atau tidak, sistem informasi telah banyak membantu manusia.

Dimensi internasional (lokasi perusahaan) telah menjadi bagian penting dalam mengelola perusahaan di ekonomi global yang saling berhubungan dan pasar saat ini.

Semua aktivitas global harus disesuaikan untuk memperhitungkan tantangan budaya, politik, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat bisnis internasional.

B. Strategi bisnis menggunakan sistem informasi dalam global

Banyak perusahaan yang bergeser menuju strategi lintas negara yang mengintegrasikan aktivitas bisnis/ti global mereka melalui kerja sama.

Dalam pendekatan lintas negara perusahaan tergantung teknologi internet

Internet kini telah menjadi komponen penting dalam bisnis serta perdagangan internasional.

Internet, bersama dengan intranet dan ekstranet yang terkait, memberi saluran interaktif yang berbiaya rendah untuk komunikasi dan pertukaran data dengan para karyawan, pelanggan, pemasok, distributor.

C. Perkembangan secara global dan lokal

Pada dasarnya, terdapat konflik antara persyaratan sistem lokal dan global, dan terdapat kesulitan dalam menyepakati fitur sistem bersama, seperti interface pemakai yang multibahasa. 

Implikasi Etis Dari Sistem Informasi Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah ditetapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti ha kmendapatkan akses data, hak akan privasi kejahatan komputer, dan paten peranti lunak.Beberapa negara lebih maju dibandingkan yang lain dan mengeluarkan undang-undang semacam ini, dan hukum disatu negara dapat memengaruhi penggunaan komputer ditempat lain di dunia. perusahaan memiliki kewajiban untuk menetapkan budaya etika yang harus diikuti oleh para karyawannya.

D. Tantangan Sistem informasi global

§Tantangan Politik : banyak negara mempunyai regulasi peraturan atau pelarangan transfer data seperti data personnel dari dan ke negaranya; ada yang melarang impor hardware dan software; ada yang menetapkan undang-undang menyangkut ‘local content’; pengenaan pajak yang tinggi.

§Tantangan Geoekonomi.  Merupakan pengaruh geografi terhadap realitas ekonomi dari aktifitas bisnis internasional.  Misal perbedaan kualitas telepon, perbedaan zona waktu, perbedaan biaya tenaga kerja.

§ Tantangan Kultural.  Termasuk di sini adalah perbedaan bahasa, agama, cultural interests, adat, kebiasaan sosial.

E. Pengorganisasian Sistem Informasi Internasional dan lokal

A. Strategi Global dan Organisasi Bisnis.

Empat strategi global yang utama membentuk dasar untuk struktur organisasi perusahaan global. Strategi ini terdiri dari eksportir domestik, multinasional, waralaba, dan transnasional. Masing-masing strategi terbagi lagi atas struktur organisasi bisnis yang spesifik. Untuk lebih mudahnya, kita menggambarkan tiga jenis struktur organisasi atau pemerintahan: terpusat (di dalam negeri), desentralisasi (untuk unit asing lokal), dan terkoordinasi (semua unit berpartisipasi sebagai sama). Jenis lain dari pola pemerintahan dapat diamati di suatu perusahaan tertentu (misalnya, otoriter yang didominasi oleh satu unit, sebuah konfederasi dengan hak yang setara, sebuah struktur federal berupa kekuatan penyeimbang di antara unit strategis, dan sebagainya).

Strategi eksportir dalam negeri ditandai dengan menitikberatkan sentralisasi kegiatan perusahaan di dalam negeri asal. Sementara strategi konsentrat manajemen keuangan multinasional dan kontrol keluar dari pangkalan pusat melakukan desentralisasi produksi, penjualan, dan operasi pemasaran untuk unit di negara lain. Waralaba adalah suatu wujud pencampuran yang menarik antara sebuah sistem usaha lama dan baru. Di satu sisi, pada awalnya produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan diproduksi di dalam negeri, tetapi untuk alasan khusus produk tersebut harus sangat bergantung pada tenaga asing untuk produksi lebih lanjut, pemasaran, dan sumber daya manusia.

F. Permasalahan E-Government di indonesia

Teknologi informasi khususnya web dan email hanyalah sebatas alat bantu untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan saja. Namun yang paling utama dalam implementasi e-government adalah perubahan paradigma, dari Government Centric menuju Customer Centric. Perubahan tersebut akan menyebabkan perubahan pada layanan-layanan yang diberikan, sehingga merujuk sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan publik.

Salah satu indikator kegagalan implementasi E-Gov adalah ketidakmampuan aparat birokrasi menjaga web portal untuk selalu up date. Paradigma proyek masih tertanam dalam kepala para aparat tersebut, sehingga implementasi E-Gov sesuai dengan Inpres No.3 tahun 2007 dianggap sebagai proyek tanpa memikirkan pemanfaatan jangka panjangnya. Akibatnya menciptakan ketergantungan terhadap ”rekanan tertentu”, yang pada akhirnya akan menjadikan implementasi E-Gov tidak ada bedanya dengan proyek lainnya. Dan jika hal ini terjadi maka tujuan E-Gov yaitu terkait transformasi hubungan antara pemerintah dengan penduduk, swasta (bisnis) dan juga unit pemerintah lainnya tidak akan tercapai, dan malah akan membuka ladang KKN baru bagi birokrat di pemerintahan.

G. Pentingnya sistem informasi di desa

Keberadaan Desa saat ini sangat membutuhkan sebuah Sistem informasi yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan untuk memudahkan pengelolaan data baik data kependudukan atau data lain yang perhubungan dengan data desa.

Kondisi yang terjadi sekarang adalah pengelolalan dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara tulis tangan yang diarsipkan kedalam buku induk. Cara pengelolan semacam ini memang terbilang relatif sederhana tapi  kekurangan pengelolan semacam ini  sering menimbulkan masalah antara lain adanya keterlambatan data, pengulangan data, kerusakan ataupun kehilangan data. Oleh karena itu, sistem manual tersebut harus diperbaharui dengan sistem yang lebih baik yaitu dengan memanfaatkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat memberikan beberapa keuntungan baik dari sisi keamanan ataupun ketahanan data.

Dari pengamatan saya sistem informasi desa yang patut di coba adalah SID miliknyaCombine. Aplikasi ini gratis dan bisa digunakan oleh desa desa manapun. Kenapa SID …..? salah satu alasanya karena aplikasi ini bebasis Web yang dapat dikembangkan dengan mudah dan dapat di koneksikan langsung dengan Internet maupun Intranet (Client Server).

H. Negeri dengan ribuan pulau sistem informasi

Untuk menciptakan SI yang handal maka harus tercipta suatu sistem yang terintegrasi dari semua bidang pemerintahan, dan merupakan hasil analisis yang bersifat ikhtisaran dari data yang berasal dari sumber yang terpadu. Keterpaduan sistem akan mengarah pada suatu struktur data yang sifatnya universal dan dapat digunakan secara kolektif oleh seluruh bidang pemerintahan yang terkait. Ini akan menjamin validitas informasi yang dihasilkan oleh SI tersebut.

Untuk bisa melangkah lebih lanjut, sebaiknya pemerintah mengantisipasi persoalan lembaga yang memberikan validasi terhadap informasi yang disajikan. Misalnya, kembali ke masalah inflasi perekonomian, pemerintah telah menguasakan kepada, entah itu BPS, BI, Bappenas, dan Depkeu; atau koordinasi antara keempat lembaga tersebut. Sehingga tidak terjadi kesimpang-siuran yang membingungkan bagi pengguna informasinya. Tanpa mengatasi kesimpang-siuran tersebut, niscaya usaha pemerintah tidak akan bisa memberikan hasil optimal.

I. Sistem informasi bagi petani & nelayan (sipn)

Dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim. Produktivitas sektor pertanian dan kelautan memberi kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, yaitu sekitar 13,3% dari PDB Q-IV 2013 atau merupakan penyumbang ketiga terbesar PDB (BPS, 2013). Sementara itu data BPS juga menunjukkan bahwa sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu berkisar 35% dari total tenaga kerja. Namun demikian, petani dan nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini ditunjukkan dari data jumlah penduduk miskin dengan kategori bekerja mayoritas adalah petani sebesar 52,8% (BPS, 2013). Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, salah satunya adalah dalam sektor pertanian terdapat kebutuhan informasi yang terkini dan tidak dapat diakses dengan cepat. Adanya assymetric information ini mengakibatkan bargaining position petani dan nelayan tersebut menjadi lemah. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan ini perlu dilakukan penyediaan sistem informasi bagi petani dan nelayan, yaitu harga bahan input seperti harga pupuk, benih, obat hama, informasi pendukung, seperti cuaca dan cara bercocok tanam/distribusi, serta harga jual produk. 

Penyediaan Sistem Informasi Bagi Petani dan Nelayan (SIPN) atau Mobile Agriculture harus bersifat simple, user friendly dan dengan biaya yang terjangkau. Salah satu model diseminasi informasi tersebut melalui telepon genggam. Hal ini mengingat cukup tingginya pengguna telepon genggam di Indonesia.

J . Perkembangan sistem informasi di indonesia tidak boleh kalah dengan luar negri